oleh

Forkab Desak Ketum IPOA Minta Maaf

Banda Aceh (ADC)- Menanggapi statement yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Pelatih Olahraga Aceh (IPOA) Eriadi Agam, yang mengatakan Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) tidak punya kapasitas mengomentari masalah di luar wewenangnya dan melihat Forkab Aceh sudah macam dukun.

Pernyataan Eriadi Agam tersebut, tidak mencerminkan seorang yang berpendidikan tinggi, dengan mencampur adukan dengan hal hal berbau politis.

“Seharusnya Ketum IPOA, memahami dulu isi subtansi dari berita yang disampaikan Forkab Aceh, tentang permasalahan lahan (tanah) pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh dan Kolam Renang Tirta Raya,” kata Polem Muda Ahmad Yani selaku Ketua Umum DPP Forkab Aceh, kepada Media Atjehdaily.com, Jum’at 9 Agustus 2019 di Banda Aceh.

Polem menegaskan, Forkab adalah sebuah Organisasi masyarakat (Ormas) yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 131, Tanggal 31 Agustus 2006 dan SKT Nomor : 00-11-00/0029/IX/2015, NPWP : 73.947.188.6-101.000.

“Sebagai Ormas, Forkab adalah bagian dari elemen masyarakat yang memiliki peran dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mana isinya dijelaskan, bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Polem.

Lanjut Polem menyebutkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki fungsi penting sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya. 

Sehingga, proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa: Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pasal 35 ayat (3) poin (a) yang menyatakan bahwa: Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

“Pengawasan masyarakat dilakukan dalam bentuk : 1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan Informasi mengenai penyelenggaraan Negara, 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan pemerintah, 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara”.

“Terkait dengan permasalahan lahan (tanah) pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh dan kolam renang Tirta Raya, sebagai organisasi masyarakat dan bagian dari elemen masyarakat itu sendiri, Forkab Aceh berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” ujar Polem.

Seharusnya, Eriadi Agam selaku Ketum Ikatan Pelatih Olahraga Aceh (IPOA) yang berpendidikan, harus belajar dan membaca tentang UU dan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Karena, menurut Polem, kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, telah diatur dalam Undang Undang RI No.9 tahun 2019 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2, BAB II Asas dan Tujuan Pasal 3 Poin a dan c, Pasal 4 Poin a,b,c dan d, BAB III Pasal 5 Poin a dan b.

Oleh sebab itu, Polem meminta Eriadi Agam, apabila membaca berita, jangan separuh-separuh, tapi sampai selesai dan juga jangan cuma membaca Judulnya saja.

“Dengan dipindahkannya Gedung KONI, seharusnya Eriadi Agam berpikir kenapa?, dan mengapa?. Berarti Pemerintah Aceh mengakui secara tidak langsung, bahwa lahan tersebut adalah milik TNI, berdasarkan pada pernyataan Kasdam IM Brigjen TNI. A. Daniel Chardin yang menyebutkan, bahwa ada 19 lahan milik TNI Kodam IM yang dipakai untuk fasilitas umum dari tahun 80-an.

Alhamdulillah, Kadispora sebagai Perwakilan Pemerintah Aceh dan Dandim 0101/BS perwakilan dari Kodam Iskandar Muda, sudah duduk bersama dan mendapatkan solusi untuk Kolam Renang Tirta Raya yang merupakan fasilitas umum agar dapat digunakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaannya, dikelola bersama oleh Dispora dengan Koperasi Kodam IM. Selanjutnya, Gedung KONI dipindahkan sampai ada proses rislah atau proses ganti rugi lahan,” ungkap Polem berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya.

Berdasarkan hal tersebut, Polem Muda mendesak Eriadi Agam Sebagai Ketum (IPOA) harus meminta maaf kepada Forkab, lebih baik fokus saja pada pembinaan dan pelatihan atlit-atlit berprestasi Aceh dalam rangka persiapan PON XXI, karena Aceh merupakan salah satu tuan rumah penyelenggara. Bukan malah membuat statmen asal-asalan, tanpa dasar, yang hanya bertujuan untuk mencari Popularitas rendahan dipublik dengan memfitnah dan menghina Forkab sebagai organisasi masyarakat. Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) bukan hanya ada di Aceh.

“Perlu di ketahui oleh Eriadi Agam. pada UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45 ayat 3: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),” tutup Ketum DPP Forkab Aceh. (Ahmad Fadil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed